Jumat, 12 Maret 2010

Anak Usaha Bakrie Kena Cekal Ditjen Pajak

23 Februari 2010 | 13:05 WIB

undefined

Gedung Wisma Bakrie 2, tempat PT Bumi
Resources, PT Arutmin dan PT Kaltim Prima
Coal berkantor. (ilustrasi)

Alamsyah Pua Saba
alam@majalahtambang.com


Jakarta-TAMBANG- Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan pencegahan ke luar negeri untuk tersangka kasus pajak perusahaan batubara milik Aburizal Abkrie, yakni Bumi Resources, Kalimantan Prima Coal (KPC) dan Arutmin. Pernyataan tersebut disampaikan Dirjen Pajak, M. Tjiptardjo, saat konferensi pers usai penandatangan kerjasama Ditjen Pajak Kepolisian, soal penertiban penunggak pajak. (selasa,23/02/2010)

“Prosesnya sudah masuk penyidikan dan kita masih terus melakukan upaya. Sesuai ketentuan yang ada, tersangkanya sudah kita lakukan pencegahan ke luar negeri,” jelas Tjiptardjo.

Lebih jauh ia mengatakan, untuk kasus yang melibatkan anak usaha milik Ketua Umum Golkar tersebut, dua tersangka masih dalam proses penyidikan sementara satu lainnya yang masih dalam proses pembuktian awal, masih terus dicarikan dokumen pembuktian.

Menurut Direktur Intelejen dan Penyidikan Ditjen Pajak, Pontas Pane, prosesnya masih terus berlangusng dan terkesan lambat, karena ditjen pajak masih membuktikan bukti-bukti yang akurat, sebelum dilemparkan ke persidangan.

“Kepolisian juga sudah membantu untuk mempercepat proses penyelesaiannya, berupa pencapaian berkas yang dibutuhkan supaya semakin cepat dan akurat,” jelas Pontas Pane.


Namun, baik Tjiptardjo maupun Pontas, tidak menyebutkan siapa saja yang sudah masuk dalam proses penyidikan dan yang masih dalam pembuktian awal. “Kita tidak akan mengatakan itu, yang jelas, sekarang sedang dalam proses,” jelas Tjiptardjo, ketika didesak siapa saja tersangkanya.

Meski Dirjen pajak tidak menyebutkan nama, namun santer disebutkan, dua tersangka yang sudah dalam proses penyidikan yakni PT. Bumi Resources dan PT. Kaltim Prima Coal. Sementara Pt. Arutmin, masih dalam pembuktian awal.

Lebih jauh Tjiptardjo menjelaskan, sejauh ini kepolsisan sudah sangat membantu. Terutama kalau ada pihak yang dipanggil penyidik dan tidak memenuhinya, maka tugas kepolsian yang akan mengambil paksa. Untuk kasus yang lain, lanjutnya, Ditjen pajak bekerjasama dengan kepoisian sudah menagkap dua orang yang terlibat kasus penunggak pajak. []

sumber: http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=2482

Menteri LH: Inspeksi Ke Tambang Sering Bocor

03 Maret 2010 | 17:20 WIB

undefined

Gusti Muhammad Hatta

Abraham Lagaligo
abraham@majalahtambang.com

Jakarta – TAMBANG. Menteri Lingkungan Hidup (LH), Por Dr Ir Gusti Muhammad Hatta, MS mengaku telah beberapa kali menerjunkan tim untuk melakukan inspeksi mendadak, terhadap aktivitas pertambangan yang diduga merusak lingkungan. Bahkan tak jarang ia ikut turun langsung ke lapangan, diantaranya ke Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun guru besar Universitas Lambung Mangkurat ini kesal, karena inspeksi yang dilakukan sering bocor.

“Kita sudah menerjunkan tim dan saya juga turun langsung, utamanya ke Kalsel. Tapi herannya, inspeksi kita ke tambang-tambang yang diduga merusak lingkungan sering bocor,” ujarnya dalam sambutan, sebelum membuka Pertemuan Nasional Persiapan Implementasi UU 32/2009 mengenai KLHS, di Jakarta, Rabu, 3 Maret 2010.

Meski demikian, Gusti tidak putus asa. Ia pun mengatur siasat agar rencana inspeksi tidak banyak diketahui orang. “Belum lama ini siasat saya cukup berhasil. Banyak orang menyambut saya di Bandara, padahal saya sudah di lapangan (lokasi tambang yang diinspeksi, red),” tuturnya.

Ceritanya, minggu lalu Menteri LH berniat melakukan inspeksi ke salah satu lokasi tambang di Kalsel. Karena tidak ingin rencananya bocor, Gusti lebih dulu datang seorang diri pada malam harinya. Sementara rombongan Kementerian LH yang lain, baru tiba di Kalsel keesokan paginya.

Para bupati, dan pihak-pihak lain yang menjemput di bandara pun tak menemukan sang Menteri. Saat itu, Gusti sudah berada di lapangan dan melihat langsung kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan yang tidak mengindahkan good mining practice.

Penuturan Menteri LH ini, mengingatkan pada cerita salah seorang Kasubdit di Ditjen Minerba Pabum Kementerian ESDM. Untuk menangkap tangan pelanggaran lingkungan yang dilakukan sebuah perusahaan tambang, direncanakan sebuah inspeksi mendadak.

Rapat pun digelar di kantor Ditjen Minerba Pabum, Jl Soepomo, Jakarta, untuk menyusun perencanaan agar lebih matang. Namun lucunya, beberapa saat setelah rapat usai digelar, perusahaan yang bersangkutan sudah tahu bahwa akan diinspeksi. Ini menunjukkan betapa “saktinya” perusahaan perusak lingkungan.

Gusti mengaku diam-diam sudah menyelidiki sumber kebocoran tersebut. Namun untuk sementara ia berusaha khusnudzon (berprasangka baik), bahwa kebocoran itu akibat penerapan protokoler di Kementerian LH. Setiap Menteri berkunjung, kepala-kepala daerah dan sejumlah stakeholders ikut menjemput ke bandara.

Untuk penerapan sanksi terhadap pelanggar lingkungan, Gusti mengatakan pihaknya tidak akan semena-mena. Selalu diawali dengan teguran, kemudian peringatan, baru sampai pada penindakan. “Tapi kalau sudah nyata-nyata kerusakannya di depan mata, ya langsung saat itu juga kita perintahkan untuk memperbaiki,” tegasnya.

Kementerian LH pun tak akan surut, dan terus akan melakukan inspeksi terhadap tambang-tambang yang diduga merusak lingkungan. “Setiap inspeksi pasti kita rahasiakan, sehingga bisa berjalan efektif,” tandasnya.

sumber: http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=2500

Gas CBM Dari Blok Sangatta Dipersiapkan Untuk Listrik

04 Maret 2010 | 12:35 WIB

Abraham Lagaligo
abraham@majalahtambang.com

Jakarta – TAMBANG. Pengeboran sumur Coal Bed Mathane (CBM) Sangatta 1, Kalimantan Timur (Kaltim), yang telah berlangsung sejak 2009 lalu telah berhasil dengan baik. Hal ini diungkapkan CEO Ephindo CBM Holding Inc, Sammy Hamzah, di Jakarta, Rabu, 3 Maret 2010.

Dengan progress tersebut, ujarnya, sumur CBM Sangatta 1 akan mulai berproduksi sesuai jadwal tahun depan. Produksi gas awal dari blok ini akan dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik bagi konsumen lokal.

“Kami optimis produksi dan penjualan gas dari sumur CBM Sangatta 1 sudah bisa dilakukan pada 2011. Gas dari sumur ini akan dimanfaatkan untuk listrik,” jelas Sammy.

Dia menambahkan, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan peraturan, yang memungkinkan gas dari CBM bisa dijual sebelum masuk rencana pengembangan. Terlebih, blok CBM Sangatta 1 jaraknya juga cukup dekat dengan fasilitas LNG Bontang, sehingga memudahkan pengiriman gas.

Production Sharing Contract (PSC) CBM di Sangatta, dikerjakan bersama antara Ephindo dan Arrow Energy asal Australia. Arrow juga mengoperasikan blok melalui anak perusahaan mereka, Sangatta CBM Barat Inc, dengan menggandeng mitra Pertamina Hulu Energi.

Blok tersebut mengandung batubara Miosen (Formasi Balikpapan), dengan kemungkinan ketebalan batubara sampai 80 meter. Total net batubara berpotongan di dua sumur pertama berkisar 25-40 meter.

Analisis menunjukkan saturasi gas baik dari batubara (80% dan lebih tinggi) dengan total gas sampai 12 m³ / ton (424 SCF / ton) pada kedalaman 800 meter.

Ephindo adalah perusahaan Indonesia pertama dan terkemuka dalam mengoperasikan CBM. Ephindo mengelola tiga PSC CBM dan dua di antaranya saat ini sedang dalam tahap pengeboran.


sumber: http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=2503

PP Transparansi Penerimaan Negara Dan Daerah Dari Industri Ekstraktif Terbit

08 Maret 2010 | 16:22 WIB

Hidayat Tantan (tantan@majalahtambang.com)



Jakarta-TAMBANG

PP Transparansi Penerimaan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif segera Terbit, menyusul telah ditandatanganinya draft oleh menteri-menteri terkait, antara lain Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. “Tinggal tanda tangan Menteri Dalam Negri dan Kepala BP Migas, sebelum ditanadatyangani Presiden ” kata M Husen, Deputi Minyak dan Gas Bumi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, seusai seminar “Membangun Model Transparansi Migas di Tingkat Lokal,” di Jakarta, Senin siang.

Dengan terbitnya PP tersebut, penerimaaan negara dan daerah dari migas dan tambang lebih transparan. Selama ini, meski kerap diumumkan ke publik penyampaiannya hanya angka versi pemerintah, lewat Departemen ESDM. Itupun hanya garis besar dan tidak detail.

Ke depan, sesuai dengan draft PP yang diterima Majalah Tambang, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Perusahan Industri Ekstraktif menyerahkan laporan kepada Tim Transparansi melalui Tim Pelaksana.

Laporan Pemerintah, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sementara laporan Pemerintah Daerah bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sedangkan, laporan Perusahaan bersumber dari Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen.

Laporan –laporan tersebut kemudian direkonsiliasi oleh rekonsiliator. Tim pelaksana berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan bidang industri ekstraktif, dan pihak lain yang dipandang perlu. “Yang paling penting, hasil rekonsisliasi harus diumumkan ke publik,” kata A. Husen.


sumber: http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=2514

Laba Bersih PTBA 2009 Naik 68,6 Persen

08 Maret 2010 | 18:52 WIB

undefined Alamsyah Pua Saba
alam@majalahtambang.com

Jakarta-TAMBANG- PTBA membukukan keuntungan dan laba bersih yang signifikan pada periode Januari-September 2009, jika dibandingkan periode yang sama tahun 2008. Tetapi volume penjualan justru mengalami penurunan dibandingkan periode Januari-September 2008.


PT. Bukit Asam (persero) T.bk membukukan kenaikan laba bersih yang signifikan untuk periode Januari hingga September 2009. Perseroan menurut Situs resminya membukukan keuntungan Rp. 2.228,21 miliar atau naik 68 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2008 sebesar Rp.1.321,40 miliar.

Hingga 30 September 2009, perusahaan batubara milik pemerintah ini, membukukan keuntungan Rp 6.554,89 miliar atau naik 32 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. 2008, Rp.4.967,48 miliar.

Meningkatnya pendapatan perusahaan pelat merah tersebut pada Januari-September 2009, disebabkan oleh naiknya harga jual rata-rata batubara perseroan di pasar domestik dan eksport dibandingkan peroide yang sama tahun 2008.

Untuk harga jual rata-rata (tertimbang) batubara perseroan di pasar domestik pada periode ini sebesar Rp 751.428 atau naik 57,4 persen dibandingkan harga jual rata-rata (tertimbang) pada periode yang sama tahun 2008.

Sementara untuk harga jual rata-rata (tertimbang) batubara perseroan di pasar eksport pada periode ini sebesar US$ 70 per ton atau naik 4,4 persen dibandingkan harga jual rata-rata (tertimbang) pada periode sama tahun 2008.

Meski mengalami kenaikan pada laba bersih dan keuntungan, namun terjadi penurunan volume penjulan batubara. Untuk periode penjualan Januari-September 2009 turun 6,7 persen menjadi 8,73 juta ton dari tahun sebelumnya 9,35 juta ton pada periode yang sama tahun 2008.

Penurunan volume ini disebabkan oleh melemahnya permintaan internasional. Volume penjualan eksport turun 23,2 persen menjadi 2.64 juta ton dari sebelumnya 3.44 juta ton. Untuk komposisi p[enjualan, masih didominasi pasar domestik sebesar 70 persen, 30 persen sisanya untuk pasar eksport.[]


sumber: http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=2515

JBIC Dan K-EXIM Beri Pinjaman US$ 1.810 Miliar Untuk Proyek Power Plant

09 Maret 2010 | 12:36 WIB

undefined

Funo Hoshi, Executive Director JBIC saat
jumpa pers di Jakarta 8 Maret 2010.

Alamsyah Pua Saba
alam@majalahtambang.com

Jakarta-TAMBANG- Japan Bank for International Coopertion (JBIC) dan The Export-Import Bank of Korea memberikan pinjaman dana untuk dua proyek power plant di Indonesia yakni untuk PT. Paiton Energy (PE) dan PT. Cirebon Electric Power (CEP). Total dana yang diberikan sebesar US$ 1.810 Miliar.Perjanjian Loan Agreement dilakukan tadi malam (8/03/2010) di Jakarta.

Selain dua lembaga keuangan internasional asal Jepang dan Korea tersebut, sumber pendaan untuk proyek power plant didukung empat bank umum yakni, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd., Mizuho Corporate bank, Ltd., dan ING Bank N.V.

Dari total dana pinjaman tersebut, US$ 1.215 miliar dialokasikan untuk pengembangan dan penambahan Paiton Power plant yang berlokasi di pembangkit listrik Paiton, Jawa Timur. Pinjaman tersebut dipakai untuk penambahan 815 MW dari 1.230 MW pembangkit yang kini dimiliki oleh PE.

Sementara untuk Cirebon Electric Power, pinjaman yang diberikan US$ 595 miliar, untuk pembangunan pembangkit baru berkapasitas 660 MW yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat.

Listrik dari kedua pembangkit tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan listrik PLN. Sudah disepakati listrik dari kedua pembangkit tersebut dijual ke PLN selama 30 tahun.

Selain perjanjain penjualan selama 30 tahun, juga disepakati harga jual kepada PLN. Untuk PE dijual seharga 4,319 per sen selama 30 tahun, sementara untuk CEP diijual seharga 4,361 per sen selama 30 tahun.

“JBIC masih akan terus terlibat dalam pendanaan proyek terutama untuk proyek pembangkit geothermal, dalam proyek 10 ribu MW tahap dua,” jelas Funo Hoshi, Executive Director JBIC.

Perjanjian kesepakatan tersebut ditandatangni oleh JBIC, K-EXIM, PE, CEP dan PLN. Perjanjian kesepakatan tersebut juga disaksikan oleh Menteri ESDM, Darwin Z. Saleh, Menteri Perindustrian, MS. Hidayat serta Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa.

sumber: http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=2517

Indonesia Berharap Investasi USD 11,9 M Dari WGC 2010

Abraham Lagaligo
abraham@majalahtambang.com

Jakarta – TAMBANG. Pemerintah telah mencanangkan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 Megawatt (MW) Tahap II, dengan 4.700 MW diantaranya dari pembangkit listrik panas bumi (PLTP). Namun hingga kini, baru bisa disiapkan sebesar 723 MW dari berbagai lapangan panas bumi di Tanah Air.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah World Geothermal Congress (WGC) 2010, memberikan harapan diraupnya investasi hingga USD 11,9 miliar, guna memenuhi target crash program tersebut.

Dirjen Minerba Pabum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Setiawan mengatakan, dalam pembukaan WGC 2010 di Bali, 25-30 April 2010 mendatang, juga dijadwalkan penandatanganan sejumlah proyek panas bumi di hadapan Presiden.

Hal ini merupakan dukungan pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan, sekaligus mempercepat proyek-proyek panas bumi yang sedang dikembangkan pemerintah bersama swasta.

“Kita sudah menetapkan untuk proyek 10.000 MW tahap II, 4.700 MW dari panas bumi. Ini membutuhkan komitmen yang tinggi serta dana yang cukup,” ujar Bambang, di Jakarta, Kamis, 11 Maret 2010.

WGC 2010 yang akan diisi berbagai kegiatan menarik, kata Bambang, merupakan sarana promosi yang baik bagi pengembangan investasi panas bumi di Tanah Air. Seperti diketahui, dari 4.700 MW yang ditargetkan, hingga saat ini baru bisa disiapkan sebesar 723 MW dari berbagai lapangan panas bumi existing maupun baru di seluruh wilayah Nusantara.

“Masih ada 3.977 MW yang membutuhkan investasi, dan kita cukup berharap dari forum WGC 2010 ini,” lanjut Bambang yang juga Ketua Steering Committee WGC 2010. Dengan rata-rata biaya investasi panas bumi USD 3 juta per MW, maka investasi yang diharapkan akan masuk mencapai USD 11,9 miliar.

Memang, tambahnya, Indonesia harus berjuang keras untuk menggapai harapan tersebut. Namun kita mempunyai sejumlah daya tarik, yang dapat ditonjolkan dalam forum yang akan dihadiri sekitar 2.500 delegasi dari 80 negara itu.

“Kita punya potensi geothermal yang paling besar di dunia. Kita juga sudah punya Perpres tentang percepatan pengembangan panas bumi. Kita juga punya 10.000 MW tahap II yang peluang investasinya masih terbuka lebar. Kita akan dorong itu semua,” ungkap Bambang optimis.

Ungkapan optimis juga disampaikan Ketua Organizing Committee WGC 2010, Herman Darnel Ibrahim. Mengingat forum lima tahunan itu akan dihadiri oleh pimpinan negara-negara dunia, para pelaku usaha, industriawan, ilmuwan, operator, serta regulator panas bumi dari sekitar 80 negara.

Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Surya Darma juga mengatakan, penyelenggaraan WGC ke -4 di Bali merupakan kesempatan yang sangat strategis. Karena forum itu hanya berlangsung lima tahun sekali, dan semua stakeholders panas bumi hadir.

“Kita akan promosikan potensi geothermal kita, yang merupakan 40% dari keseluruhan potensi panas bumi dunia,” ujarnya.

dikutip dari: http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=2530